Baturaja, Detik Sumsel – Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) hampir satu tahun ini dipimpin oleh PLH Bupati yang berakibat gagalnya tata kelola pemerintahan di Bumi Sebimbing Sekundang, Aliansi Masyarakat Peduli (AMP) OKU menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD OKU, Selasa (7/2).
Massa berkumpul ditaman Kota depan RSUD Baturaja kemudian melakukan longmarch hingga kehalaman DPRD OKU.
“Kami mengikuti himbauan Kapolres OKU AKBP Danu Agus Purnomo SIk bersama Pak kasat Intelkam AKP Hendry Antonius SH melalui Kanit Lidik I Sat Intelkam Polres OKU Iptu Arif Wardoyo agar pelaksanaan aksi tetap melaksanakan protokol kesehatan, semestinya 300 massa yang akan ikut aksi ini, tapi demi menjaga protokol kesehatan hanya kami batasi yang hadir hari ini,” kata Bowo Sunarso selaku koordinator Aksi.
Dikatakan Bowo, PLH Bupati tidak memiliki kewenangan secara penuh dan mandiri dalam mengelola pemerintahan di OKU.
Kondisi ini berdampak pada buruknya tata kelola pemerintahan yang berakibat pada besarnya devisit anggaran dalam APBD Kabupaten OKU pada tahun 2021 dan terkatung-katungnya sistem administrasi kepegawaian yang berimbas pada nasib ribuan PNS/ASN di Pemkab OKU.
Kondisi ini juga lanjutnya seolah dilakukan dengan sengaja atas kepentingan politik. Sehingga menyengsarakan masyarakat OKU. Hal ini terbukti hingga saat ini belum juga ditunjuknya PJ Bupati OKU oleh Gubernur Sumsel.
Dikatakan Bowo kondisi ini juga diperburuk dengan Pelaksana harian Bupati OKU yang terkesan hanya melakukan tebar pesona, tanpa adanya kinerja nyata membangun Kabupaten OKU. “Bahkan Plh Bupati OKU melakukan kesalahan fatal dengan menerbitkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 9 tahun 2021 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan ditengah keterpurukan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19,” tukasnya
Dalam pernyataan sikapnya masa aksi mengatakan pelaksana harian Bupati OKU Drs. H. Edward Candra, MH., dinilai telah gagal dalam melaksanakan tugasnya di Kabupaten OKU, Plh Bupati OKU hanya menjadi penambah beban bagi masyarakat dan Pemkab OKU, Plh Bupati OKU yang telah menjabat hampir satu tahun adalah produk kesewenang-wenangan Gubernur Sumatera Selatan kepada Kabupaten Ogan Komering Ulu.
“DPRD OKU sebagai representasi dari masyarakat harus mendesak Gubernur Sumatera Selatan untuk segera menunjuk Penjabat (Pj) Bupati OKU agar tata kelola pemerintahan di OKU dapat segera berjalan dengan normal,” tandasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Josie Robert orator aksi lainya bahwa OKU tidak butuh PLH Bupati namun butuh seorang pemimpin yang memiliki kewenangan penuh sehingga bisa menjalankan roda dan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Menurut Robet hal ini terbukti, nyaris satu tahun OKU dipimpin oleh PLH kondisi OKU semakin terpuruk Serta defisitnya OKU dan bertumpuknya hutang OKU.
Robet juga meminta DPRD OKU untuk ksegera mendesak Gubernur sumsel untuk menetapkam PJ Bupati. “DPRD OKU Jangan Lepas tanggung jawab dengan Rakyat OKU terkait pejabat PLH Bupati OKU, masyarakat OKU tidak butuh PLH Karna rakyat OKU butuh PJ,” teriaknya.
Menurutnya penunjukan Plh sebenarnya sudah cacat dari awal karena seharunya PLH adalah Sekda OKU. “Jika SEKDA tidak sanggup harusnya dia mengundurkan diri dari sekda karna Ini perintah Undang-undang, Gubernur pun saat ini ternyata tidak Memiliki Ketegasan dan kepekaan terhadap rakyat OKU karna membiarkan kondisi OKU seperti Ini,” tandasnya
Sementara itu Ketua DPRD OKU Marjito Bahri didampingi wakil ketua DPRD Yudi Purna Nugraha, Anggota DPRD OKU Soderi, Yopi Sahrudin, yang menemui masa aksi mengatakan sependapat dengan tuntutan yang disampaikan oleh masa aksi.
“Kita sependapat, bahkan sebelum aksi ini kita telah memasukan surat ke Protokol provinsi untuk melakukan kunjungan ke Gubernur,” kata Marjito.
Tuntutan masa ini lanjutnya akan di sampaikan ke Gubernur Sumsel sehingga dapat ditindak lanjuti. “Akan kita teruskan tuntutan masa ini,” tukasnya
Aksi masa ini di tutup dengan penandatangan kesepakatan bersama antara AMP dengan DPRD OKU yang dilakukan masa aksi dan seluruh anggota dewan yang hadir. (Fei).
0 Komentar