Baturaja, Detik Sumsel – Gerakan rakyat dan pemuda (GARDA) OKU bersama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Kabupaten OKU, Barisan Pemuda Lengkiti Bersatu (BPLB) dan Masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat OKU bersatu kamis (20/1) siang mendatangi kantor DPRD OKU guna melakukan Audiensi mempertanyakan penyebab terjadinya OKU defisit anggaran hingga kekosongan Kas Daerah yang dialamai bumi sebimbing sekundang saat ini.
Kedatangan para peserta Audiensi yang digawangi Ketua Garda OKU Josie Robet, Ketua KAMMI Ahmad Mubasyir, Ketua BPLB Muslimim dan masyarakat ini disambut langsung oleh Ketua DPRD OKU H Marjito Bahri, Wakil Ketua DPRD OKU Yoni Risdianti, serta Anggota DPRD OKU Parwanto dan Erlan Abidin. Turut Hadri dalam pertemuan itu Sekretaris PU Perkim Hasan HD, Sekretaris PUPR dan Sekretaris BPKAD OKU Yulius Paisol.
Ketua GARDA OKU Josie Robet dibincangi awak media usai audiensi mengatakan Defisit anggaran yang terjadi di OKU sudah terjadi sejak bulan Juli 2021 hingga pada akhirnya Kas Daerah mengalami kekosongan. Menurut Robet Pada dasarnya jika diakhir tahun Kas Kosong artinya dapat dipastikan bahwa penyerapan anggaran untuk pembangunan terlaksana dengan baik, namun pada kenyataanya Kekosongan Kas di OKU terjadi malah timbul banyak hutang.
Bahkan Robet menduga Pemerintah daerah terkesan memaksaankan sejumlah pembangunan. “Kami dari Forum masyarakat dan Ormas di OKU Ini sudah terlalu lama mendengar bahwa terjadi Defisit anggaran kemudian kas Kosong, informasi ini sudah kami dapat sejak Juli lalu, namun pada bulan November dan Desember ini kami mendengar bahwa banyak sekali proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan yang menurut pendapat kami secara pribadi/secara awam seharusnya jika sudah tahu OKU ini defisit mengalami kekurangan, pemerintah dan DPRD harus membatalkan dan menunda kegiatan proyek yang ada di OKU Ini sehingga tidak terjadi hutang, terjadi defisit kemudian keurangan anggaran itu,” ujar Robet.
Dikatakan Robet saat kami konsultasikan memang ada beberapa pendapat, dari hasil Audiensi hari ini ada yang mengatakan proyek pada APBD Induk tidak bisa di rubah pada APBD-P dan adanya juga yang mengatakan bisa di rubah. “Nah ini membuat kami jadi bingung karena pendapat kami ketika sebuah proyek itu dananya besar dan APBD-P belum dilakukan dan jika dananya tidak mencukupi maka proyek pembangunan ini semestinya ditarik. Tapi ini berbeda Pemkab OKU dalam hal ini Dinas-Dinas terkait masih memaksakan untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut,”imbuhnya.
Dituturkan Robet jika ditinjau dilapangan ada banyak proyek yang bisa ditunda pembangunan hal ini menurutnya tidak masuk dalam skala prioritas seperti proyek masuk kekebun-kebun yang pemanfaatannya tidak signifikan. “harusnya proyek itu dibangun yang bermanfaat untuk umum dan ini masih dipaksakan, dan katanya kalau proyek ini sudan ditenderkan tidak bisa dibatalkan lagi, namun pada kenyataanya kita tahu OKU defisit sejak Juli, dan ada proyek di tenderkan pada bulan November kenapa proyek ini tidak dibatalkan atau ditarik,” sesalnya.
Langkah apa yang akan diambil, Robet mengatakan ia bersama rekan lainnya akan mencari data tersebut dan akan mengkaji bersama ahli apakah benar jika proyek sudah ditenderkan tidak bisa dibatalkan apabila sudah di anggarkan pada APBD Induk.
Sementara itu Ketua DPRD OKU Marjito Bahri dibincangi awak media mengatakan jika audiensi yang dilakukan oleh Robet Cs merupakan dialog yang konstruktif, pendapat-pendapat yang mereka kemukakan sudah mewakili msyarakat dan sejalan dengan pemikiran-pemikiran yang ada di DPRD.
“Cuma persoalan ini kalau saya pikir ini hanya teknis ya, makanya saya menginginkan pemerintah lebih terbuka dalam memberikan informasi. Dan semangat rekan-rekan tadi artinya mengkritisi pemerintah secara konstruktif. Saya berterimakasih kepad rekan-rekan yang sudah datang tadi, dan kita memang butuh element-element masyarakat yang bisa membawa pemikiran yang seperti tadi.,” kata Marjito.
Disinggung terkait dugaan adanya kesan pemaksaan proyek pembangunan sementara OKU defisit keuangan, Marjito enggan berkomentar terlalu dalam, menurutnya didalam audiensi sudah dibahas, jika ada unsur pemaksaan proyek, KKN, Nepotisme dan lainnya mungkin bukan di RDP ini menjawabnya, saya pikir pemikiran mereka sama apa yang kita bahas dibanggar, kita juga berpikir untuk apa ada pembangunan jika kita tidak ada uang, namun karena sistem dan tata kelolanya seperti itu ya kita jalankan,” tandasnya.(fei)
The post Forum Masyarakat OKU Bersatu Pertanyakan Defisit Anggaran dalam APBD first appeared on Detik Sumsel.
source https://detiksumsel.com/forum-masyarakat-oku-bersatu-pertanyakan-defisit-anggaran-dalam-apbd/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=forum-masyarakat-oku-bersatu-pertanyakan-defisit-anggaran-dalam-apbd
0 Komentar